Paling tidak, ada 3 pilar dari gagasan a free and open Indo-Pacific. Pertama, promosi prinsip dan penerapan aturan hukum yang menghindari penggunaan kekuatan militer, kebebasan navigasi, perdagangan bebas dan lainnya. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi, baik konekvitas infrastruktur, konektivitas antar penduduk, dan konektivitas kelembagaan. Ketiga, komitmen atas perdamaian dan stabilitas. Hal ini ditandai dengan kerjasama maritim, pemulihan bencana dan bantuan keamanan, nonproliferasi senjata nuklir, dan operasi penjaga perdamaian.
Di tataran aksi, sebagai konsekuensi dari a free and open Indo-Pacific ini, Jepang mendorong intens aspek konektifitas, antara membangun kawasan Mekong sebagai jembatan antara samudera Pasifik dan samudera India, membangun kereta api cepat di India, maupun berbagai investasi infrastruktur, energi, dan perdagangan di Kamboja, Laos, Bangladesh, Viet Nam, Myanmar, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan kawasan Pasifik Selatan, dan beberapa negara di Afrika.
Dengan demikian, perbincangan konsep Indo-Pasifik yang digagas PM Shinzo Abe, telah menjadi wacana publik, agenda setting berbagai berbagai negara maupun berbagai organisasi multilateral. Tentu saja, konsep Indo-Pasifik dilihat sebagai pendekatan geopolitik dalam menyikapi peran dan pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, selain menyikapi isu penting lainnya baik pengendalian perubahan iklim, blue economy maupun investasi lintas negara yang lebih terbuka.
PM Kishida Melanjutkan Abe Doktrin
Bagi Jepang saat ini, terlihat PM Kishida Fumio – pernah menjadi Menteri Luar Negeri Jepang tahun 2012 – 2017 – sangat menaruh perhatian ke isu internasional. Ia tetap memperjuangkan agar Jepang menempatkan diri dengan pendekatan baru luar negeri dan pertahanan yang lebih proaktif di tataran global dan regional.
PM Kishida sempat menyampaikan platform Jepang tentang the Future of Asia (japan.go.jp, 23/6/2022), di mana membanggakan kawasan Asia merupakan 35 persen ekonomi dunia di Asia dan kawasan dengan pertumbuhan tercepat.
Ia bertekad untuk mengibarkan dengan tinggi banner, a free and open Indo-Pacific dengan jaringan aliansi maupun negara-negara lainnya yang respek terhadap hukum internasional.
Jepang meyakinkan Amerika Serikat dan negara lainnya untuk mensepakati Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, pada 23 Mei 2022 (whitehouse.gov, Mei 2022). Bagi Presiden Jou Biden, melhat masa depan ekonomi abad 21 di Indo-Pasifik. Bisa jadi, kita menyebutnya sebagai “Indo-Pacific Century”.
Kerjasama dengan ASEAN, juga menjadi komitmen yang besar dari PM Kishida. Dalam mewujudkan masa depan Asia, ia menaruh harapan terbesar terhadap hubungan Jepang dan ASEAN dengan semangat dan visi baru kemitraan. Ia apresiasi ASEAN yang telah mensepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Indonesia dan Sentralitas ASEAN
Bagi Indonesia, tentu saja membaca perubahan geo-politik global ini dan sudah pasti Indonesia berkepentingan atas gagasan dan kebijakan Indo-Pasifik. Komitmen itu ditegaskan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan PM Kishida di Tokyo, pada 27 Juli 2022.
Di kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (setneg.go.id, 27/7/2022), menegaskan bahwa untuk Kawasan Indo-Pasifik, tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Kedua negara akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan, agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan dan dunia.