Oleh: Velix Wanggai
Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, pada 28 September 2022 lalu, penulis sempat menyimak berita utama harian cetak the Japan News, edisi tanggal 28 September. Harian itu menulis judul “Prime Minister Fumio Kishida follows Abe’s diplomatic line”. Pernyataan PM Kishida ini diungkapkan ketika menerima Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris di Guest House Negara di Minato Ward, Tokyo, pada 26 September 2022.
PM Kishida – yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri tahun 2012-2017- menegaskan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik merupakan isu yang sangat penting bagi Jepang dan Amerika Serikat. Komitmen untuk kerjasama yang semakin dekat dengan Washington untuk mewujudkan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas (a free and open Indo-Pacific), sebagaimana konsep yang dideklarasikan oleh mantan PM Abe.
Apa yang diungkapkan kepada Wapres AS, juga disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma’ruf Amin di Guest House Istana, pada 26 September 2022.
Di kunjungan kehormatan itu, PM Kishida menekankan pentingnya Jepang dan Indonesia untuk memainkan peran dan kepemimpinan di level internasional dan regional dalam melanjutkan legacy hubungan panjang kedua negara.
Dalam pandangan PM Kishida, bahwa di tahun 2022 Jepang sebagai Keketuaan G7 dan Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN, merupakan momentum yang tepat bagi kedua negara untuk berkontribusi yang lebih besar bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di tataran global dan regional.
Sementara itu, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin menegaskan Jepang – Indonesia sebagai mitra strategis dalam hubungan bilateral dan kedua negara sepakat untuk saling mendukung peran dan kepemimpinan di tataran internasional dan regional.
Lantas, pertanyaan muncul, mengapa PM Kishida akan melanjutkan arah baru kebijakan luar negeri yang ditinggalkan mantan PM Shinzo Abe, dan apa makna dari platform Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas.
Konteks Gagasan Indo-Pasifik
Platform baru Jepang, a free and open Indo-Pacific, yang dipelopori PM Abe semasa kepemimpinan tahun 2012 – 2020, sebenarnya menunjukkan sebuah transformasi kebijakan luar negeri Jepang atas respon dari dinamika yang bergerak cepat di aspek ekonomi, militer dan politik di kawasan Asia Timur maupun dinamika baru di berbagai kawasan di dunia.
Pandangan dasar PM Abe ini, dijuliki dengan “Abe Doctrine”. Banyak pengamat melihat gebrakan PM Abe di tahun 2007 dan selanjutnya pada masa 2012-2020, mengakhiri PM Yoshida (1948-1954) setelah perang dunia II, dikenal sebagai “Yoshida Doctrine”. Pandangan Yoshida yang mengedepankan rekonstruksi ekonomi domestik Jepang, sambil membangun aliansi keamanan yang erat dengan Amerika Serikat.