#Leadership Growth: Is Democracy Pass to Oblivion?
Mohamad Cholid, Practicing Certified Executive and Leadership Coach
Semester pertama 2020 menjadi periode penting bagi umat manusia. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita telah sama-sama serentak di seluruh dunia dihadapkan dengan sejumlah peristiwa yang seperti beriringan terjadinya. Pandemi Covid-19, ketegangan di Kawasan Laut China Selatan, ancaman terjadi konflik antara China dan India, serta kerusuhan sosial praktis di semua negara bagian AS, yang dipicu oleh kematian George Floyd, seorang black American, dalam penyiksaan polisi.
Pembelajaran yang kita peroleh dari kejadian-kejadian penting tersebut paling signifikan barangkali dari pandemi, kemudian dari kasus kerusuhan sosial di AS. Selebihnya kita belum sama-sama tahu, sampai sejauh mana ketegangan wilayah tersebut jadi konflik fisik – kita serahkan saja pada para ahli (experts) di bidang konflik teritorial.
Dari pandemi Covid-19 banyak sekali – mungkin ribuan jumlahnya – ulasan yang menceritakan sederet hal baru yang dapat memperkaya kehidupan, hasil dari upaya-upaya mengatasi wabah, dari penelitian tentang vaksin, obat penangkal, sampai pembelajaran cara hidup baru. Di antaranya, kemampuan kita yang sudah bekerja dan para siswa untuk bekerja dan belajar secara online, dengan lebih intens.
Kesediaan kita untuk menahan diri tidak mengumbar ekspresi secara fisik – pelukan, cium pipi kiri dan kanan — dalam hubungan antar manusia. Ditambah kemampuan adaptasi perilaku kita menghadapi tantangan-tantangan baru dan kecemasan yang menyertainya. Utamanya sejauh mana kita siap menjalani tatanan hidup baru, the new normal.
Paling fundamental dan patut kita dalami lebih jauh adalah pembelajaran tentang cara berpikir kita dan proses pengambilan keputusan, menyangkut kehidupan pribadi (profesi dan keluarga) masing-masing, untuk organisasi bisnis, institusi nonprofit, dan dalam membuat kebijakan publik di pemerintahan.
Utamanya terkait dengan bagaimana kita memahami risiko dan mengambil keputusan dalam kondisi sangat berisiko. Seperti sekarang, saat pandemi atau ketika demokrasi di AS (dan di negara-negara lain) tengah kehilangan pijakan, akibat perilaku para pimpinannya.
Investasi waktu dan kecerdasan kita untuk memahami lebih mendalam urusan ini sepertinya menjadi wajib, bukti kesungguhan kita menjemput masa depan yang lebih baik.
Risiko itu tidak independen atau bebas dari pola pikir dan budaya kita. Umat manusia telah menemukan konsep tentang risiko, untuk memahami dan mengatasi bahaya dan ketidakpastian dalam hidup. Bahaya itu real, tapi umumnya tidak ada sebutan “real risk” atau “objective risk”.
Itu kutipan penjelasan tentang risiko dari Paul Slovic, 82 tahun, profesor psikologi Universitas Oregon dan Presiden Decision Research – perkumpulan para ilmuwan dari pelbagai bangsa dan negara yang melakukan studi tentang pengambilan keputusan di saat-saat yang berisiko. Salah satu bukunya, The Perception of Risk, jadi rujukan banyak pihak.
Menurut Paul Slovic, cara publik mempersepsikan risiko berbeda dengan para pakar (experts). Publik cenderung menilai risiko lebih banyak dipengaruhi emosi, mudah terombang-ambing oleh hal-hal biasa, sulit memilah-milah mana probabilitas kecil dan mana yang dapat diabaikan. Para pakar, yang juga tidak bebas dari bias mereka, mengukur risiko berdasarkan kalkulasi berapa nyawa (atau jumlah tahun) yang jadi korban.
Barangkali perilaku pimpinan dan masyarakat Swedia dapat kita jadikan contoh, bagaimana risiko ditafsirkan sesuai pola pikir dan budaya masyarakatnya. Perilaku mereka berbeda dengan, katakanlah, orang-orang Vietnam dalam menyikapi resiko wabah Covid – 19.
Terkait jumlah orang meninggal, publik sesungguhnya punya pembeda yang variatif – misalnya, kematiannya indah, dalam kondisi tetap beriman kepada Tuhan, atau jiwanya tengah terpuruk, batinnya kotor. Ini yang tidak tercatat dalam statistik yang dipakai kalangan para ahli.
Paul Slovic kurang setuju dengan kecenderungan pengambil keputusan mengenyampingkan suara masyarakat dan lebih mengunggulkan pendapat para experts. Ketika mereka tidak bersepakat mana yang jadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan, sepatutnya kedua pihak diajak saling menghormati wawasan dan kecerdasan masing-masing.
Sebagaimana kita sudah simak bersama melalui mainstream news dan dari pelbagai artikel, dalam menangani wabah, belakangan ini pengambilan keputusan di level organisasi sampai di pemerintahan di banyak negara prosesnya tidak mulus. Menimbulkan keresahan di kalangan stakeholders dalam menghadapi Board of Directors dan menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah masing-masing.
Dalam pemerintahan yang demokratis, sumber daya negara – dana, intellectual resources, birokrasi — tentunya akan dialokasikan dengan lebih memihak kepada kepentingan publik. Rasional atau tidak, rasa takut itu menyakitkan dan melemahkan energi publik.
Tugas para pembuat kebijakan adalah menghilangkan rasa takut di kalangan masyarakat, disamping melindungi mereka dari bahaya yang sebenarnya, kata Daniel Kahneman, profesor psikologi di Princetown University, pemenang Hadiah Nobel untuk Ekonomi, dan penulis buku Thinking Fast and Slow (2011).
Di sejumlah negara, seperti Jerman dan Inggris, juga Amerika, di antara para pakar sendiri kadang terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi wabah. Ditambah dengan agenda para tokoh politik setempat yang memerlukan panggung, selisih pendapat para experts tersebut menambah kegalauan publik.
Di mana-mana, termasuk di Indonesia, terjadi pembangkangan masyarakat terhadap aturan agar hidup bersama secara lebih bertanggungjawab, walau pun itu demi keamanan bagi semua pihak.
Menjalankan demokrasi secara konsisten seperti menempuh jalan pendakian yang terus-menerus. Selain mengikuti persyaratan dasar, di antaranya pemimpin dipilih lewat pemilu (dengan segala rekayasa di dalamnya), para pengambil keputusan di negara yang mengaku demokratis memerlukan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan kecerdasan spiritual sekaligus dalam porsi jauh lebih besar ketimbang menjalankan pemerintahan berbasis authoritarianism, fascist.
Di masyarakat yang meyakini demokrasi sebagai cara terbaik dalam hidup bersama, banyak hal belum predetermined.
Sedangkan di negara totaliter, nyaris semua urusan manusia sudah ditentukan oleh politbiro penguasa, yang diperlukan kemudian adalah kepatuhan total masyarakat. Maka mereka cenderung lebih mengandalkan otot, kekuatan tentara, kewenangan para pengintai, dan pemaksaan publik (pembungkaman perbedaan pendapat).
Pemerintahan fasis dan otoriter, sebagaimana Hitler, Stalin, atau Mao Zedong kita ketahui bersama telah menimbulkan malapetaka bagi umat manusia.
Gaya pemerintahan Amerika sekarang yang cenderung meniru Hitler (supremasi kulit putih) dan membangun sekat peradaban, telah memposisikan demokrasi hanya ilusi. AS menjadi rentan. Di tengah kegalauan publik dan ketidakpastian hidup akibat pandemi dan tekanan ekonomi, petugas polisi yang rasialis dan menyiksa George Floyd mati, sangat mudah memicu kerusuhan sosial.
Kejadian di AS memberikan pembelajaran penting bagi kita. Proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan publik memang makin pelik di tengah wabah dan dalam tekanan ekonomi. Situasi dapat makin teruk manakala presidennya berperilaku sembrono.
Di antaranya, ketika mendorong pemakaian hydroxychloroquine untuk mengatasi Covid-19, Presiden Trump tidak saja telah sembarangan bicara, kurang mau berpikir, dan mencemaskan publik sekaligus kalangan pakar. Ia kejeblos lebih dalam lagi. Proses dan metode penelitian pemakaian hidroksiklorokuin yang bahkan sempat mempengaruhi WHO dan pengambil keputusan di beberapa negara Amerika Latin tersebut belakangan terbukti tidak dapat diandalkan.
Menurut hasil investigasi The Guardian, materi yang konon hasil penelitian itu bahkan disusun oleh penulis science fiction dan penyaji “konten dewasa”. Pemasoknya, Surgisphere, perusahaan kecil di AS bidang “analis kesehatan” dengan segelintir karyawan, diindikasikan memberikan data palsu.
Lebih dari presidennya yang sering diberitakan bersikap ugal-ugalan, kerusuhan sosial yang melanda AS adalah ledakan dari tumpukan sederet masalah. Dari politik dalam negeri, situasi sosial, ekonomi, sampai pelbagai faktor lain, yang utamanya ditimbulkan oleh perilaku kepemimpinan presidennya dan para pengambil keputusan kebijakan publik yang mendukungnya.
Mantan Mentri Pertahanan Jenderal James Mattis mengatakan, perilaku Trump selama tiga tahun terakhir ini telah memecah-belah kesatuan bangsa. Sekarang, tentara mau dia adu dengan masyarakat sipil, yang harusnya mereka lindungi.
Siapa pun yang mengaku pemimpin, di level organisasi bisnis, nonprofit, apalagi di tingkat penyelenggaraan negara, tidak pantas menyebut diri sudah menjalankan kepemimpinan secara demokratis dan sesuai zaman, jika masih memilih jalan pintas membahayakan kesatuan bangsanya.
Penggunaan otot saja (kekuatan polisi dan tentara), pembungkaman opini publik, dan proses pengambilan keputusan yang kurang dewasa, apalagi hanya berdasarkan “fakta-fakta” yang diinterpretasikan sepihak (oleh pendukung kekuasaan), dapat menyebabkan kepemimpinan seseorang tidak memiliki legitimasi lagi. Di tangan orang-orang semacam ini, demokrasi hanya akan jadi ilusi.
Hasil penelaahan di 154 negara di dunia antara 1995 sampai 2020, melalui 25 proyek survei internasional dan cross country survey terbaru yang dikelolah firma poling YouGov, menyebutkan, ketidakpuasan publik atas kehidupan masa kini yang kapitalistis sebagai representasi pemerintahan demokratik, telah meningkat pada 2019. Utamanya di negara-negara maju — bagaimana pula di negara-negara yang baru belajar maju?
Para peneliti Cambridge University Centre for the Future of Democracy menganalisis data bersumber dari empat juta orang, termasuk dari negara besar yang dianggap menerapkan demokrasi — seperti Inggris, Amerika, Brazil, Mexico, dan Australia.
Hasilnya: tingkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan demokrasi rendah. “Across the globe, democracy is in a state of malaise,” kata Dr Roberto Foa, dari Cambridge’s Department of Politics and International Studies (POLIS).
Kalau kita memilih peran ingin lebih bermakna bagi sesama umat manusia, sekarang saatnya menentukan sikap, mau berdemokrasi seperti apa dalam memimpin keluarga, komunitas, organisasi bisnis, dan institusi pemerintahan yang diamanahkan kepada kita.
Hidup di era new normal bukan sekadar soal pakai masker dan social distancing, lebih utama adalah berdemokrasi secara lebih baik, menggunakan akal sehat dan kecerdasan batin.
Mohamad Cholid adalah Head Coach di Next Stage Coaching.
- Certified Executive Coach at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching
- Certified Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment
- Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman