Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya, Jumat (12/7) pukul 20.00 WIB.
Rakor ini digelar dalam rangka persiapan teknis untuk dua sidang yakni untuk perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 dan perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. Kedua sidang pemeriksaan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (13-14/7) bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Rakornis dibuka oleh anggota DKPP, Prof. Muhammad.
Suparmin selaku moderator rakornis ini menjelaskan tujuan digelarnya rakornis yakni pertama, memastikan kehadiran para pihak pada dua perkara yang akan disidangkan baik Pengadu, Teradu dan pihak Terkait. Kedua, memastikan TPD yang akan bertugas menjadi anggota majelis dalam sidang dan telah menerima berkas-berkas perkara termasuk dress code saat bersidang.
Rakornis dilanjutkan dengan pemaparan data oleh Dini Yamashita, Kabag Pengaduan. Dalam paparannya Dini menjelaskan terkait Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2017 hingga 2019. Hingga 12 Juli 2019, DKPP telah menyidangkan sebanyak 534 perkara dengan hasil: 673 penyelenggara pemilu direhabilitasi, 224 diberi sanksi peringatan keras, 10 diberhentikan sementara, 121 diberhentikan tetap, 25 diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan sebanyak 40 ketetapan.
“Khusus untuk Jawa Timur, sejak tahun 2012 hingga Juli 2019 ada sebanyak 209 pengaduan dari 38 kabupaten/kota yang masuk ke sekretariat DKPP”, kata Dini.
Hadir dari DKPP, Tenaga Ahli DKPP, Suparmin, Kabag Pengaduan, Dini Yamashita, dan staf sekretariat DKPP, Subhan dan Yulia. Peserta rakor yang hadir terdiri atas KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur yakni, Hananto Widodo (unsur masyarakat), M. Arbayanto (unsur KPU), Eka Rahma (unsur Bawaslu), perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Sudarto, Intelkam Polrestabes, Agus Sulistiono, Biro Operasional Polda Jatim; Hamid Ismi, Fany, Harijano serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. [Dio]