Minggu, Mei 19, 2024

Tantangan dan langkah mempercepat vaksinasi Covid-19

Must read

Indonesia memiliki target vaksinasi sebanyak 181,5 juta orang. Presiden Joko Widodo mencanangkan bahwa semua warganegara yang memenuhi syarat bisa segera divaksin agar pencapaian herd immunity bisa dipercepat.

Untuk mengoptimalisasi vaksinasi, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tertanggal 15 Maret 2021, yang salah satu isinya menambahkan alternatif memperpanjang rentang waktu antara pemberian dosis pertama dengan dosis kedua vaksin Covid-19 Sinovac menjadi 28 hari. Lalu vaksinasi lansia dilakukan berbarengan dengan vaksinasi untuk orang dewasa.

Menanggapi hal itu, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi menyetujui langkah yang diambil pemerintah itu. Menurutnya, pada penyuntikan dosis pertama belum terjadi pembentukan antibodi, melainkan baru pengenalan terhadap protein virus SARS-CoV2, penyebab Covid-19. Itu terjadi antara suntikan pertama hingga hari ke-18.

“Semua pembentukan antibodi baru terjadi setelah suntikan kedua,” ujarnya. Ini salah satu pertimbangan penambahan alternatif rentang itu.

Perubahan itu tentu membawa dampak pada kesiapan pemerintah dalam mendistribusikan vaksin-vaksin tersebut. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bisa langsung menyesuaikan surat edaran tersebut.

Rentang itu bisa dimanfaatkan untuk menjangkau lebih luas warga yang mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 menjadi lebih banyak Dengan demikian vaksinasi bisa diekskalasi dan dipercepat.

Mengenai percepatan tersebut, Adib menyebut ada beberapa faktor yang menentukan, antara lain, sumberdaya manusia dengan melibatkan vaksinator dari fasilitas kesehatan tingkat primer hingga rumah sakit, ketersediaan vaksin, distribusi, dan kemudahan akses mendapatkan vaksinasi.

“Juga sosialisasi dan kordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat di tingkat RT, RW sampai Kelurahan,” imbuhnya. “IDI ikut terlibat dalam penyediaan tenaga kesehatan”.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan vaksin dan distribusi. “Oleh karena itu upaya percepataan cakupan imunisasi untuk mencapai 70% populasi dalam herd immunity harus diupayakan maksimal. Kebutuhan dosis vaksin dalam jumlah banyak perlu diupayakan oleh pemerintah. Tentu dengan tetap mengedepankan efikasi, safety dan imunogenitas,” jelas Adib yang kini menjadi salah satu anggota Tim Advokasi Vaksinasi Covid-19, PB IDI.

Adib yakin bahwa PT Bio Farma sanggup memenuhi kebutuhan vaksin dari masyarakat dan mendistribusikannya. Bio Farma sudah mempunyai pengalaman dalam pembuatan vaksin khusus, termasuk vaksin dengan platform inactivated virus.

BOLOGNA, ITALY – MARCH 19: A doctor prepares the dose of AstraZeneca vaccine on March 19, 2021 in Bologna, Italy. The European Medicines Agency, the EU’s health regulator, encouraged countries to resume use of the AstraZeneca covid-19 vaccine after finding there was no evidence it caused blood clots. Italy was one of several European countries to pause use of the AstraZeneca vaccine after reports of recipients developing a rare blood clot. (Photo by Michele Lapini/Getty Images)

“Dukungan produksi vaksin dari pemerintah perlu diberikan kepada Bio Farma,” tuturnya.

Perlu diketahui, Menurut laman covid19.go.id tanggal 24 Maret 2021, dari target 181,5 juta warga yang bakal divaksin, sudah sebanyak 5.978. 251 orang yang sudah divaksin Covid-19 dosis pertama. Sedangkan yang sudah disuntik dosis kedua berjumlah 2.709.545 orang.

Banyak upaya pemerintah untuk memperbanyak vaksinasi. Vaksin sudah didistribusikan ke daerah-daerah dan pasokannya berjalan lancar. Salah satu buktinya masih terus berdatangan vaksin Covid-19 Sinovac.

Kamis (25/3/2021), vaksin itu tiba sebagai pengiriman tahap ketujuh. Selain itu, pemerintah pun menyegerakan vaksinasi Covid-19 buatan AstraZeneca. Vaksin jadi sebanyak 1,1 juta dosis telah tiba ke Indonesia dari 35 juta vaksin dalam bentuk jadi hingga bulan Mei mendatang.

Dari jumlah tersebut, vaksinasi AstraZeneca sudah diberikan kepada 100 kyai dan Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (NU) Jawa Timur. Acara tersebut disaksikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/3/2021). Ini menunjukkan bukti keteladanan NU membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional.

Kemudian, surat edaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu itu juga menjelaskan soal pentingnya menggunakan vaksin secepat mungkin untuk menghindari vaksin kadaluwarsa yang berdurasi 6 bulan sejak diproduksi, dan mengoptimalisasi indeks pemakaian vaksin dengan tetap menjaga kualitas vaksin tersebut, yaitu dengan membagi satu bulk menjadi 11 dosis vial. Ini merupakan salah satu tujuan untuk mempercepat vaksinasi agar target 300 hari vaksinasi terpenuhi.

Menanggapi perubahan rentang waktu pemberian dosis vaksin Covid-19, Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Prof Hindra Irawan Satari, mengatakan ini karena vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru. Banyak pentahapan yang musti dilewati, seperti penelitian dari uji laboratorium, uji praklinis, hingga uji klinis. Dari hasil studi vaksin diberikan dalam dua dosis dengan rentang waktu 14 hari.

“Kemudian dicoba dengan rentang waktu regular 28 hari, ternyata lebih baik. Maka direkomendasikan jadi 28 hari rentangnya,” ujar Hinki, nama panggilan akrab Hindra Irawan.

Sedangkan soal kelambatan vaksinasi dan masih sedikitnya jumlah orang yang divaksinasi, menurut Hinki, bukan semata-mata kesalahan pemerintah. Hinki menyebut masih banyak orang yang tidak mau divaksin, termasuk tenaga kesehatan. Bagaimana jika dilakukan upaya pemaksaan?

“Kalau dipaksa, malah banyak yang menolak,” ucapnya. “Situasinya memang begini. Berbeda dengan di Vietnam, Malaysia, dan Singapura.” Selain itu, Hinki pun melihat soal pendataan untuk vaksinasi, seperti Nomor Induk Kependudukan, masih kedodoran dan tidak sinkron. Padahal jaringan IT sudah memadai.

Satu hal lagi, upaya percepatan vaksinasi Covid-19 bakal mendapat tantangan. Sebab sebentar lagi bulan puasa akan tiba. Biasanya pada bulan ini, kegiatan yang mengakibatkan keluarnya darah dari tubuh dianggap haram. Misalnya, donor darah dan vaksinasi.

Namun Majelis Ulama Indonesia belakangan ini telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa.

Soal tersebut, Adib menjelaskan bahwa vaksinasi tetap bisa dijalankan saat beribadah puasa. ”Karena Ada teori juga yang menyatakan saat berpuasa sistem imun tubuh kita juga meningkat sehingga diharapkan dengan vaksinasi juga akan meningkatkan antibodi dalam tubuh,” ujarnya.

Hinki menambahkan dengan mengatakan vaksinasi tidak akan membuat sakit orang yang berpuasa. “ini tidak akan membuat orang jadi lemas atau sakit, sebab jumlah dosisnya juga cuma 0,5 ml,” katanya. (Aries Kelana)

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest article