PDIP identik dengan Megawati; Gerindra dengan Prabowo; Nasdem dengan Paloh; Perindo dengan Hary Tanoe; Hanura dengan Wiranto; dan seterusnya. PKS adalah pengecualian.
MERAJALELANYA MONEY POLITICS
Kajian Vedi Hadiz (2004) menunjukkan bahwa partai politik Indonesia kini makin disandarkan pada “logika uang”.
Partai membutuhkan dukungan finansial dari pengusaha. Para “bohir” akhirnya mendiktekan sikap partai terhadap isu-isu tertentu berkaitan dengan kepentingan mereka. Ini menyuburkan praktek rent-seeking di kalangan legislatif dan eksekutif terpilih.
Ada aturan batas maksimal sumbangan ke partai politik, tapi tidak ditegakkan. Bahkan belakangan, para pengusaha sendiri lah yang secara harafiah mendirikan partai atau menjadi ketua partai: Airlangga Hartarto, Harry Tanoe, Prabowo, Jusuf Kalla, Zulkifli Hasan.
TAK PUNYA PLATFORM YANG BERMAKNA
Partai-partai miskin program dan makin pragmatis. Partai-partai tidak memiliki platform yang jelas.
Semua partai, baik yang sekular maupun agamis, mendasarkan ideologinya pada Pancasila yang terlalu abstrak.
Fakta bahwa platform partai cenderung dangkal sebenarnya tidak khas Indonesia. Ini fenomena global terutama setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur yang sekaligus meruntuhkan polarisasi politik.
Partai-partai berebut untuk menjadi partai tengah dengan tujuan bisa memikat sebanyak mungkin kelompok kepentingan. Di Indonesia, Golkar dan PDIP adalah model paling menonjol dari “catch-all parties” tadi.
KARTEL POLITIK KOALISI PRAGMATIS
Pragmatisme partai mendorong terbentuknya semacam kartel politik (seperti dicerminkan oleh presidential dan parlimentary threshold). Ini pada akhirnya memperkuat kecenderungan partai dipakai sebagai kendaraan oleh kaum oligark.
Menguatnya koalisi-koalisi pragmatis (transaksional). Itu bahkan melibatkan PDIP dan PKS yang konon “paling ideologis”.