Itu justru akan melemahkan ketahanan pangan kita di masa depan.
Apa alternatif dari kekeliruan-kekeliruan itu?
Menurut data Badan Pangan Dunia FAO, sekitar 80% pangan dunia sekarang diproduksi oleh petani-petani kecil (family farming) dengan luas lahan total hanya 20% dari lahan pertanian global.
Data itu menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, bahwa pertanian skala besar tidak efisien. Kedua, ada ketimpangan besar, dan makin besar, dalam kepemilikan lahan pertanian.
Lahan milik petani kecil kian kecil sebagian karena faktor alamiah bertambahnya jumlah penduduk. Tapi juga ada sebab lain: konversi lahan akibat “pembangunanisme” pemerintah serta konsentrasi kepemilihan lahan oleh industri pertanian besar.
Jika pemerintah ingin memastikan ketahanan dan swasembada pangan, yang harus dilakukan adalah memperkuat petani kecil (pertanian keluarga).
Pertama, memastikan petani kecil yang ada sekarang dan kurang berdaya tidak lagi mengalami penggusuran.
Misalnya: harus membantu petani Kendeng dan Wadas di Jawa Tengah yang melawan tambang semen dan andesit; bukan justru menindas.
Kedua, mengoreksi ketimpangan pemilikan lahan dengan melaksanakan reforma agraria secara serius, bukan cuma bagi-bagi sertifikat.
Bagi-bagi sertifikat adalah kecenderungan formalisme yang justru memudahkan orang menjual tanah.
Ketiga, memperkuat organisasi petani lewat koperasi-koperasi yang genuine.
Program “korporatisasi pertanian” yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi sekarang hanya cenderung memperkuat “kapitalisme pertanian”, mengabaikan penguatan modal sosial petani. Akhirnya hanya memperbesar usaha besar.
Modal sosial yang kuat tercermin antara lain dalam ketrampilan manajemen dan organisasi. Ini akan meningkatkan daya tawar petani yang selama ini lemah, yang terus-menerus memiskinkan mereka.
Pertanian tidak cuma soal infrastruktur fisik, bahkan bukan terutama tentang itu.
Pertanian adalah tentang pemikiran holistik menyangkut aspek sosial, budaya, antropologi dan keterhubungan antara manusia dengan kelestarian alam.