Kita perlu mendesakkan agar Human Development Index (HDI) menjadi tolok ukur utama dalam menakar sukses pembangunan. HDI dikeluarkan United Nations Development Program (UNDP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 1980-an.
HDI tak cuma memasukkan komponen GDP per capita saja.
HDI memasukkan pula berbagai komponen sosial: akses terhadap air barsih, angka harapan hidup, indikator pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender.
Dengan kata lain, HDI memotret secara lebih komprehensif dan holistik terhadap kinerja pembangunan, dengan manusia sebagai sentralnya.
Gagasan di balik indeks ini adalah menekankan bahwa “mutu manusia” lah (potensi dan kemampuan manusia) yang seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai kinerja pembangunan tiap negara.
Setiap tahun UNDP mengeluarkan laporan tentang perkembangan dan peringkat HDI tiap negara di dunia.
Laporan paling mutakhir diterbitkan Desember lalu, dan terlihat kondisi pembangunan manusia kita tak terlalu menggembirakan.
Sejak masa Orde Baru hingga kini peringkat kita tak pernah masuk 100 besar, bahkan jauh di bawah Srilanka yang sering dicibir sebagai “negara gagal”.
(2) PEMERATAAN DAN DEMOKRASI EKONOMI
Kita perlu memindahkan fokus kebijakan dari pertumbuhan ke pemerataan dan redistribusi.
Kita perlu memperkenalkan dan menerapkan “universal basic income” yang pada intinya: negara memberi tiap warga negara gaji dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, kesehatan).
Di sisi lain, menerapkan kebijakan pajak progresif yang lebih agresif terhadap penghasilan, keuntungan dan kekayaan.